Sejarah Pembentukan BPUPKI Lengkap

sejarah bpupki

Pembentukan BPUPKI – Setelah Jepang berhasil menduduki Indonesia dari pendudukan Belanda, Jepang mulai membangun pertahanannya di wilayah Pasifik. Pembangunan pertahanan ini dimaksudkan untuk mempersiapkan serangan balasan dari pihak sekutu.

Pada tahun 1944, Pulau Saipan sebagai salah satu titik benteng pertahanan Jepang jatuh ke tangan sekutu. Wilayah kekuasaan lainnya milik Jepang yang berada di Pasifik juga mulai hancur di tangan sekutu. Bayang-bayang kekalahan dan kehancuran Jepang pun mulai terlihat.

Kejadian tersebut menyebabkan penurunan jabatan perdana menteri Jepang, Perdana Menteri Tojo digantikan oleh Jenderal Kuniaki Koiso. Pengangkatan ini dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 1944. Sebagai tindak lanjut dari serangkaian peristiwa yang terjadi, Perdana Menteri Koiso memberikan janji di sidang istimewa ke-85 Parlemen Jepang. Janji tersebut antara lain negara-negara yang ada dibawah kekuasaan Jepang (termasuk Indonesia) akan diberi kemerdekaan. Janji ini juga sering disebut sebagai Deklarasi Koiso.

Janji tersebut merupakan salah satu upaya agar rakyat Indonesia tidak melakukan perlawanan terhadap Jepang. Selain itu, agar rakyat Indonesia juga bersedia membantu Jepang melawan pasukan sekutu. Agar seluruh rakyat Indonesia yakin dengan janji tersebut, pihak Jepang juga mengizinkan pengibaran bendera Merah Putih disamping bendera Hinomaru.

Jepang juga memperbolehkan laguu kebangsaan Indonesia Raya dinyanyikan setelah lagu kebangsaan Jepang, Kimigayo. Meskipun terdapat sedikit kebebasan, pemerintah Jepang semakin meningkatkan jumlah tenaga pemuda untuk pertahanan.

Pembentukan BPUPKI

Salah satu upaya dari perwujudan janji tersebut, pimpinan pemerintah penduduk Jepang di Jawa memebentuk BPUPKI. Pembentukan BPUPKI ini dibentuk oleh Letnan Jenderal Kumakici Harada pada tanggal 1 Maret 1945 yang bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. BPUPKI merupakan kepanjangan dari Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau Dokuritsu Junbi Cosakai.

BPUPKI dibentuk dengan tujuan untuk menyelidiki hal-hal penting yang menyangkut dengan pembentukan negara Indonesia merdeka. Selain itu, pembentukan BPUPKI ini sebagai salah satu upaya pemerintah Jepang untuk mendapatkan dukungan dari bangsa Indonesia. Jepang berharap Indonesia membantu Jepang melawan sekutu dengan menjanjikan akan membantu proses kemerdekaan Indonesia setelah kemenangannya.

Pengurus dan Anggota BPUPKI

Pengurus BPUPKI
  • Ketua: dr. KRT Radjiman Wediodiningrat
  • Ketua muda pertama: Ichibangase (shucokan Cirebon)
  • Ketua muda kedua: RP Suroso (fuku shucokan Magelang)
  • Kepala Sekretariat: Toyohito Masuda dan Mr. Abdul Gafar Pringgodigdo
Anggota BPUPKI
  1. Abikoesno Tjokrosoejono,
  2. Haji Ah. Sanusi,
  3. KH Abdul Halim,
  4. Dr. Asikin Widjajakoesoemo,
  5. Aris,
  6. Abdul Kadir,
  7. B. Boentaran Martoadmodjo,
  8. BPH Bintoro,
  9. Ki Hadjar Dewantara,
  10. AM Dasaad,
  11. Dr. PAH Djajadiningrat,
  12. Moh. Hatta,
  13. Ki Bagoes hadikoesoemo,
  14. R. Hindromartono,
  15. Muh. Yamin,
  16. RAA Soemitro Kolopaking Probonegoro,
  17. Dr. R. Koesoemah Atmadja,
  18. J. Latuharhary,
  19. Margono Djojohadikoesoemo,
  20. AA Maramis,
  21. KH Masjkoer,
  22. KHM Mansoer,
  23. Moenandar,
  24. AK Moezakir,
  25. Otto Iskandardinata,
  26. Parada Harahap,
  27. BPH Poeroebojo,
  28. Abdoelrahim Pratalykrama,
  29. Roeslan Wongsokoesoemo,
  30. Ir. P. Rooseno,
  31. Agus Salim,
  32. Samsi,
  33. RM Sartono,
  34. R. Samsoedin,
  35. R. Sastromoeljono,
  36. R. Singgih,
  37. R. Soekarno,
  38. Soediman,
  39. Soekardjo Wirjopranoto,
  40. Soekiman,
  41. A Subardjo,
  42. Mr. Dr. Soepomo,
  43. RMP Soerahman,
  44. Sutardjo Tjokroadisoerjo Kartohadikoesoemo,
  45. RMTA Soeryo,
  46. Soesanto,
  47. Soewandi,
  48. KRMA Sosrodiningrat,
  49. KHA Wachid Hasjim,
  50. KRMTH Woerjaningrat,
  51. RAA Wiranatakoesoemo,
  52. KRMT Wongsonagoro,
  53. Mr. Maria Ulfa Santoso,
  54. RSS Mangoenpoespito,
  55. Oei Tjong Hauw,
  56. Oei Tiang Tjoei,
  57. Liem Koen Hian,
  58. Tan Eng Hoa,
  59. PF Dahler, dan
  60. Baswedan.
Anggota Tambahan (Sidang Kedua BPUPKI)
  1. KH Abdul Fatah Hasan,
  2. Asikin Natanegara,
  3. BKPA Soerjo Hamidjojo,
  4. M. Pangeran M. Noer,
  5. M. Besar, dan
  6. Abdul Kaffar.

Struktur organisasi BPUPKI terdiri atas dua bagian, yakni badan perundingan (persidangan) dan kantor tata usaha (sekretariat). Badan perundingan sendiri terdiri atas seorang ketua (kaico), dua orang ketua muda (fuku kaico), dan 60 anggota (iin). Dan terdapat tambahan 7 orang Jepang yang bertugas untuk mengawasi.

Pada tanggal 29 April 1945, diumumkan pengangkatan pengurus BPUPKI dengan dr. K.R.T. Radjiman Wediodiningrat diangkat sebagai ketuanya (kaico). Sedangkan ketua muda (fuku kaico) dijabat oleh seorang Shucokan Cirebon yang bernama Icibangase Yosio (Jepang) dan R.P. Suroso (fuku Shucokan Magelang). Kepala sekretariat diduduki oleh Toyohito Masuda dan Mr. A.G. Pringgodigdo.

Pada waktu itu, Ir. Soekarno juga dicalonkan sebagai ketua BPUPKI. Akan tetapi, ia menolak pencalonan tersebut karena ingin memperoleh kebebasan yang lebih besar dalam perdebatan. Hal tersebut dikarenakan peranan ketua biasanya sebagai moderator atau pihak yang menengahi dalam memberi keputusan tidak mutlak.

Upacara Peresmian Pembentukan BPUPKI

Pada tanggal 28 Mei 1945, dilaksanakan upacara peresmian pembentukan BPUPKI. Peresmian ini dilaksanakan di Gedung Cuo Sangi In (gedung Volksraad, semacam lembaga DPR di masa penjajahan Belanda). Sekarang, gedung tersebut dikenal sebagai Gedung Departemen Luar Negeri dengan nama Gedung Pancasila yang berlokasi di Jalan Pejambon 6, Jakarta.

Upacara peresmian tersebut dihadiri oleh dua pejabat Jepang, yaitu Jenderal Itagaki (Panglima Tentara Ke-7 yang bermarkas di Singapura) dan Jenderal Yuichiro Nagano (Panglima Tentara Ke-16 yang baru). Dalam upacara tersebut juga dikibarkan bendera Hinomaru oleh Mr. A. G. Pringgodigdo. Kemudian, disusul pengibaran bendera Merah Putih oleh Toyohiko Masuda. Pembentukan BPUPKI ini secara tertulis termuat dalam Maklumat Gunseikan nomor 23 tanggal 29 Mei 1945.

Masa Persidangan BPUPKI

Setelah BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) terbentuk, terdapat dua kali masa persidangan. Persidangan pertama dibuka pada tanggal 28 Mei 1945. Kemudian pembahasan dilaksanakan pada tanggal 29 Mei-1 Juni 1945 dan persidangan kedua dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 1945.

Persidangan Pertama BPUPKI

Sidang BPUPKI sudah dibuka pada tanggal 28 Mei 1945, namun pembahasan dimulai pada tanggal 29 Mei 1945. Masa persidangan pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei-1 Juni 1945. Rangkaian sidang pertama ini membahas dan merumuskan mengenai persoalan mendasar tentang Negara Indonesia Merdeka. Selaku ketua BPUPKI, dr. K.R.T. Radjiman Wediodiningrat meminta para anggota BPUPKI mengenai konsep dasar negara Indonesia.

Selama empat hari sidang, tercatat terdapat 46 pembicara sebagaimana pengumuman yang dikeluarkan oleh Zimukyoku BPUPKI. Akan tetapi, berita harian Asia Raya Jakarta dan Sinar Baru Semarang hanya mencatat 30 orang pembicara.

Dari berbagai pembicara yang hadir dalam sidang pertama, terdapat tiga pembicara yang menjawab pertanyaan mengenai dasar negara. Ketiga pembicara tersebut yakni pidato dari Mr. Muhammad Yamin, Prof. Dr. Mr. Soepomo, dan Ir. Soekarno. Berikut hasil rumusan dasar negara dari pembicara tersebut:

  • Persidangan Tanggal 29 Mei 1945

Pembicara sidang tanggal 29 Mei 1945
Muh. Yamin, Margono, Sastrodiningrat, Wiranatakoesoemah, Soemitro, Weoryaningrat, Soeryo Soesanto, Dasaad, Rooseno, dan Aris P.

Pada tanggal 29 Mei 1945, Mr. Muh. Yamin menyampaikan gagasannya mengenai rumusan dasar negara Indonesia. Lima “Azas Dasar Negara Kebangsaan Republik Indonesia” yang dikemukakan oleh Mr. Muh. Yamin adalah sebagai berikut:

Rumusan Dasar Negara oleh Mr. Muh. Yamin
  1. Peri Kebangsaan
  2. Peri Kemanusiaan
  3. Peri Ketuhanan
  4. Peri Kerakyatan
  5. Kesejahteraan Rakyat
  • Persidangan Tanggal 31 Mei 1945

Pembicara sidang tanggal 31 Mei 1945
Radjiman, Moh. Yamin, Sanusi, Soebardjo, Soekarno, Hadikoesoemo.

Pada tanggal 31 Mei 1945, Prof. Dr. Mr. Soepomo juga mengajukan gagasan dan pendapatnya mengenai rumusan dasar negara Indonesia. Dalam menyampakan pendapatnya, Prof. Dr. Mr. Soepomo juga menerangkan tiga teori tentang negara, yakni:

  1. Negara individualistik, yaitu negara yang disusun dengan mengutamakan kepentingan individu sebagaimana yang diajarkan oleh Thomas Hobbes, John Locke, Jean Jacques Rousseau, Hebert Spencer, dan H. J. Laski.
  2. Negara golongan (class theori), yaitu negara yang terdiri atas golongan yang diajarkan Marx, Engels, dan Lenin.
  3. Negara Integralistik, yaitu negara yang tidak memihak pada golongan-golongan tertentu, tetapi berdiri di atas kepentingan bersama sebagaimana diajarkan oleh Spinoza, Adam Muller, dan Hegel.

Dari tiga teori tersebut, Prof. Dr. Mr. Soepomo mengusulkan pembentukan negara integralistik (negara persatuuan) sebagai bentuk negara Indonesia. Sedangkan, rumusan dasar negara yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Mr. Soepomo adalah sebagai berikut:

Rumusan Dasar Negara oleh Prof. Dr. Mr. Soepomo
  1. Persatuan
  2. Kekeluargaan
  3. Keseimbangan Lahir-Batin
  4. Musyawarah
  5. Keadilan Rakyat
  • Persidangan Tanggal 1 Juni 1945

Pembicara sidang tanggal 1 Juni 1945
Radjiman, Baswedan, Muzakkir, Soekarno, Latuharhary, dan Soekardjo.

Kemudian rapat terakhir persidangan pertama yang dilaksanakan pada tanggal 1 Juni 1945, Ir. Soekarno berkesempatan mengemukakan pidatonya yang kemudian dikenal sebagai lahirnya Pancasila. Dalam pidatonya tersebut, Ir. Soekarno menyampaikan pandangannya tentang dasar negara Indonesia. Selain itu, Ir. Soekarno juga mengusulkan tiga nama dasar negara yaitu Pancasila, Trisila, atau Ekasila.

Dari ketiga nama dan rumusan tersebut, sidang memilih nama Pancasila sebagai nama dasar negara. Oleh karena itu, setiap tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari kelahiran Pancasila. Lima dasar negara yang diusulkan oleh Ir. Soekarno adalah sebagai berikut:

Rumusan Dasar Negara oleh Ir. Soekarno
  1. Kebangsaan Indonesia
  2. Internasionalisme atau Perikemanusiaan
  3. Mufakat atau Demokrasi
  4. Kesejahteraan Sosial
  5. Ketuhanan Yang Maha Esa

Sedangkan Trisila yang diusulkan oleh Ir. Soekarno berisi Sosionasionalisme, Sosiodemokrasi, Ketuhanan dan Kebudayaan. Bahkan, Trisila tersebut dapat disederhanakan lagi menjadi Ekasila, yakni Sila Gotong Royong.

Pada hari yang sama, dibentuklah sebuah panitia kecil yang terdiri dari delapan orang. Oleh karena itu, panitia ini juga disebut sebagai Panitia Delapan yang dipimpin oleh Ir. Soekarno. Anggota dari panitia kecil ini antara lain Mohammad Hatta, Soetardjo Kartohadikoesoemo, Wachid Hasjim, Ki Bagus Hadikusumo, Otto Iskandardinata, Muhammad Yamin, dan AA Maramis.

Tugas dari Panitia Delapan ini antara lain menampung dan mengidentifikasi rumusan dasar negara pada sidang BPUPKI. Akan tetapi, hingga persidangan pertama BPUPKI berakhir, belum diperoleh kesepakatan secara utuh mengenai rumusan dasar negara.

Masa Reses Persidangan

Setelah persidangan pertama BPUPKI berakhir, diadakan masa reses selama kurang lebih satu bulan sebelum persidangan kedua dilaksanakan. Selama masa reses persidangan, pada tanggal 22 Juni 1945 Panitia Delapan membahas tentang rancangan pembukaan (prambule) UUD di gedung Kantor Besar Jawa Hokokai, Lapangan Banteng.

Dalam pertemuan tersebut, terdapat sejumlah anggota BPUPKI yang turut serta hadir sehingga total peserta rapat menjadi 38 peserta. Selama masa reses, Panitia Delapan telah menampung sebanyak 40 usulan dari anggota BPUPKI. 40 usulan tersebut dikelompokkan kembali menjadi 32 hal, dan 32 hal disaring lagi menjadi 9 golongan. Dari usulan tersebut, terdapat 26 usulan sebagai usulan terbanyak yang mengusulkan agar Indonesia merdeka segera dilaksanakan.

Piagam Jakarta atau Jakarta Charter

Rapat yang diadakan pada tanggal 22 Juni 1945 oleh panitia kecil (Panitia Delapan) dan sejumlah anggota BPUPKI menyetujui pembentukan panitia kecil lain. Panitia kecil yang baru dibentuk ini berjumlah sembilan orang sehingga juga disebut sebagai Panitia Sembilan. Panitia Sembilan bertugas untuk menyusun rumusan dasar negara.

Anggota Panitia Sembilan
  1. Soekarno
  2. Moh. Hatta
  3. Muh. Yamin
  4. Ahmad Soebardjo
  5. A. A. Maramis
  6. Abdulkadir Muzakir
  7. H. Wachid Hasjim
  8. Agus Salim
  9. Abikusno Tjokrosujoso.

Hasil musyawarah dari Panitia Sembilan menghasilkan suatu rumusan yang menggambarkan maksud dan tujuan dari pembentukan Negara Indonesia Merdeka. Mr. Muh. Yamin memberi nama hasil rumusan tersebut sebagai Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Rumusan pembukaan UUD tersebut kemudian disetujui oleh panitia kecil (Panitia Delapan).

Hasil Rancangan Dasar Negara Indonesia Merdeka
  1. Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya,
  2. (Menurut) dasar kemanusiaan yang adil dan beradab
  3. Persatuan Indonesia
  4. (dan) kerakyatan yang dipimpim oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyarawatan perwakilan
  5. (serta dengan mewujudkan suatu) keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Isi dari Piagam Jakarta atau Jakarta Charter yakni,

Isi dari Piagam Jakarta

Piagam Jakarta

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia Merdeka yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu susunan negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat, dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan-perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Jakarta, 22 Juni 1945

Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia

(BPUPKI)

Panitia Sembilan

  1. Soekarno
  2. Achmad Soebardjo
  3. Abdul Kahar Muzakkir
  4. Alex Andries Maramis
  5. Abikoesno Tjokrosoejoso
  6. Mohammad Hatta
  7. Abudul Wahid Hasyim
  8. H.Agus Salim
  9. Mohammad Yamin 

Persidangan Kedua BPUPKI

Persidangan kedua BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 10-16 Juli 1945. Dalam persidangan kedua ini, topik yang dibahas adalah bentuk negara, wilayah negara, kewarganegaraan, rancangan Undang-Undang Dasar, ekonomi dan keuangan, pembelaan Negara, pendidikan serta pengajaran.

  • Persidangan Tanggal 10 Juli 1945

Pembicara sidang tanggal 10 Juli 1945
Radjiman, Suroso, Soekarno, Wongsonegoro, Wurjaningrat, Ki Bagus Hadikusumo, Susanto, Dahler, Muhammad Yamin, Singgih, Sukardjo, Sukiman, Sanusi, Muzakkir, Muhammad Yamin, Abdul Kaffar, Sumitro Kolopaking.

Pada pembukaan sidang kedua tanggal 10 Juli 1945, dr. K.R.T. Radjiman Wediodiningrat selaku ketua BPUPKI menyampaikan adanya enam anggota baru BPUPKI. Selanjutnya, pelaporan hasil kerja panitia kecil yang telah melaksanakan rapat selama masa reses berupa pengelompokkan usulan serta rancangan pembukaan UUD.

Selain itu, sidang juga menghasilkan keputusan tentang bentuk negara republik bagi Indonesia merdeka. Keputusan mengenai bentuk negara ini dilaksanakan secara voting oleh 64 anggota. Dari 64 suara tersebut, 55 suara memilih bentuk negara republik, 6 suara memilih bentuk kerajaan, 2 suara memilih bentuk lain, dan satu diantaranya suara belangko.

Ringkasan Sidang Tanggal 10 Juli 1945
  1. Penambahan enam anggota baru BPUPKI
  2. Pelaporan hasil kerja dari panitia kecil selama masa reses
  3. Indonesia berbentuk negara Republik
  • Persidangan Tanggal 11 Juli 1945

Pembicara sidang tanggal 11 Juli 1945
Radjiman, Hatta, Soekarno, Sutardjo, Agoes Salim, Maramis, Sanoesi, Besar, Parada Harahap, Simotri Kolopaking, Lien Koen Hian, Wongsonegoro, Muh. Yamin, Wiranatakusuma, Oei Tjiang Tjoei, Oei Tjong Hauw, Baswedan, Oto Iskandardinata, Ki Bagus Hadikusumo, Mr. Besar, dan Rooseno.

Pada tanggal 11 Juli 1945, dilaksanakan sidang kedua yang membahas mengenai wilayah negara. Dari 66 anggota, belum terdapat kesepakatan mengenai batas-batas negara Indonesia. Suroso menyimpulkan terdapat tiga pendapat sidang terkait batas-batas wilayah Indonesia merdeka, yaitu:

  1. Indonesia adalah Hindia Belanda dahulu.
  2. Indonesia adalah Hindia Belanda dahulu ditambah Borneo Utara, Papua, dan Timor semuanya.
  3. Indonesia adalah Hindia Belanda dahulu, ditambah Malaka, Borneo Utara, Papua, Timor dan kepulauan sekelilingnya.

Setelah melalui perdebatan, akhirnya sebuah komisi ditentukan oleh Wakil Ketua Suroso yang bertugas untuk mengatur pemungutan suara. Komisi tersebut terdiri dari tiga orang, yakni Otto Iskandardinata, Abikusno, dan Latuharhary.

Pemungutan suara tersebut menghasilkan 66 suara yang sah. Keputusan terbanyak berjumlah 39 suara yang memilih batas wilayah Indonesia adalah Hindia Belanda dahulu, ditambah Malaka, Borneo Utara, Papua, Timor, dan kepulauan sekelilingnya.

Sidang kedua ini juga menetapkan beberapa panitia, diantaranya adalah:

Pembentukan Panitia Kecil dari Hasil Sidang Kedua
  1. Panitia yang bekerja untuk merancang UUD diketuai Soekarno
  2. Panitia yang bekerja untuk merancang pembelaan tanah air diketuai oleh Abikusno Tjokrosujoso
  3. Panitia yang membahas hal keuangan dan ekonomi diketuai oleh Mohammad Hatta.

Pada tanggal 11 Juli 1945 juga diadakan rapat kecil panitia perancang UUD. Pertemuan tersebut menghasilkan persetujuan isi pembukaan (preambule) Undang-Undang Dasar diambil dari Piagam Jakarta.

Selain itu, hasil dari rapat tersebut juga pembentukan panitia kecil perancang UUD yang diketuai oleh Prof. Dr. Mr. Soepomo dan beranggotakan Mr. Wongsonegoro, Mr. Achmad Soebardjo, Mr. A.A. Maramis, Mr. R.P. Singgih, H. Agus Salim, dan Dr. Soekiman. Tugas dari panitia kecil ini antara lain merancang UUD dengan memperhatikan pendapat dari rapat besar dan kecil. Hasil kerja dari panitia Supomo dilaporkan dalam rapat kecil tanggal 13 Juli 1945.

Hasil perumusan dari paniti kecil tersebut disempurnakan bahasanya oleh Panitia Penghalus Bahasa yang terdiri dari Husein Djajadiningrat, H. Agus Salim, dan Prof. Dr. Mr. Soepomo.

Ringkasan Sidang Tanggal 11 Juli 1945
  1. Penetapan wilayah negara Indonesia
  2. Pembentukan beberapa panitia kecil
  3. Persetujuan isi pembukaan (preambule) UUD oleh Panitia Perancang UUD
  • Persidangan Tanggal 14 Juli 1945

Pembicara sidang tanggal 14 Juli 1945
Radjiman, Soekarno, Ki Bagus Hadikusumo, Muhammad Yamin, Surio, Agus Salim, Wiranatakusuma, dan Abikusno.

Pada tanggal 14 Juli 1945, dilakukan persidangan dalam rangka menerima hasil laporan Panitia perancang UUD. Ir. Soekarno selaku ketua panitia melaporkan tiga hasil rancangan, yakni:

Hasil Rancangan UUD oleh Panitia Perancang UUD
  1. Pernyataan Indonesia Merdeka
  2. Pembukaan Undang-Undang Dasar
  3. Undang-Undang Dasar (batang tubuh), yang kemudian dinamakan sebagai Undang-Undang Dasar 1945. Isi dari UUD tersebut meliputi:
    • Wilayah negara Indonesia adalah sama dengan bekas wilayah Hindia-Belanda dahulu, ditambah dengan Malaya, Borneo Utara (sekarang adalah wilayah Sabah dan wilayah Serawak di negara Malaysia, serta wilayah negara Brunei Darussalam), Papua, Timor-Portugis (sekarang adalah wilayah negara Timor Leste), dan pulau-pulau di sekitarnya, Pembukaan Undang-Undang Dasar
    • Bentuk negara Indonesia adalah Negara Kesatuan,
    • Bentuk pemerintahan Indonesia adalah Republik,
    • Bendera nasional Indonesia adalah Sang Saka Merah Putih,
    • Bahasa nasional Indonesia adalah Bahasa Indonesia.

Dalam sidang tersebut, Ir. Soekarno juga menyampaikan usulan dari Abikusno dalam rapat kecil yang menyangkut pernyataan Indonesia Merdeka. Seluruh anggota panitia hukum dasar telah sepakat kecuali Abikusno. Ia mengusulkan perlunya alasan-alasan kemerdekaan yang dinyatakan dengan tegas dan ringkas. Untuk mengakomodasi pendapat tersebut, Ir. Soekarno kembali menyampaikan usulan yang telah disampaikan Abikusno.

Menurut Soekarno, demi mempercepat prosedur penyelesaian pekerjaan, jika terdapat anggota yang ingin merubah kata-kata maka dapat berunding untuk memperbaiki kata-kata yang tidak diisetujui di kesempatan yang lain.

Sedangkan, Soekarno perlu menyampaikan kepada anggota BPUPKI mengenai usulan Abikusno Tjokrosujoso. Hal ini dikarenakan usulan tersebut tidak menyangkut mengenai perubahan kata-kata, tetapi konstruksi pernyataan kemerdekaan. Akirnya, sidang BPUPKI menerima pembukaan UUD tetapi dengan sedikit perubahan kata-kata.

Ringkasan Sidang Tanggal 14 Juli 1945
  1. Pelaporan tiga hasil rancangan oleh Panitia Perancang UUD
  2. Pengadaan perundingan jika terdapat kata-kata yang perlu diperbaiki dalam pernyataan Indonesia Merdeka
  3. Penyampaian dalam sidang BPUPKI mengenai perubahan konstruksi pernyataan kemerdekaan yang diuusulkan oleh Abikusno Tjokrosujoso.
  • Persidangan Tanggal 15 Juli 1945

Pembicara sidang tanggal 15 Juli 1945
Radjiman, Soekarno, Hatta, Supomo, Suroso, Sutardjo, Sukiman, Sukardjo Wirjopranoto, Kolopaking, Buntaran, Muhammad Yamin, Liem Koen Hian, Dahler, Baswedan, Maramis, Singgih, Surjohadmidjojo, Abdul Fattah Hassan, KB Hadikusumo, Latuharhary, Wongsonegoro, Pratalykrama, Kahar Muzakkir, K. Masjkur, Achmad Sanusi, Abikusno Tjokrosujoso.

Pada tanggal 15 Juli 1945, dilaksanakan sidang yang membahas mengenai rancangan UUD. Akan tetapi, hingga akhir sidang tidak menghasilkan suatu keputusan dan dilanjutkan untuk menunggu sidang berikutnya.

Ringkasan Sidang Tanggal 15 Juli 1945

Sidang tidak menghasilkan suatu keputusan

  • Persidangan Tanggal 16 Juli 1945

Pembicara sidang tanggal 16 Juli 1945
Radjiman, Soekarno, Supomo, Hatta, Sutardjo, dan Yamin.

Pada tanggal 16 Juli 1945, dilaksanakan sidang kembali. Dalam sidang tersebut, persidangan sepakat menerima rancangan UUD yang diusulkan oleh panitia perancang UUD.

Ringkasan Sidang Tanggal 16 Juli 1945
  1. Persidangan sepakat menerima rancangan UUD

Pembubaran BPUPKI

Setelah masa persidangan kedua selesei, BPUPKI akhirnya dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945. Hal ini dikarenakan BPUPKI dianggap telah menyelesaikan tugasnya. Sebagai gantinya, pemerintah pendudukan Jepang di Indonesia membentuk PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia).

Demikianlah sedikit materi tentang sejarah pembentukan BPUPKI. Semoga materi pembentukan BPUPKI ini dapat menambah wawasan kita tentang sejarah kemerdekaan Indonesia. Terimakasih!

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!