kota dagang batavia

Kebijakan VOC Belanda di Indonesia dan Pengaruhnya

Kebijakan VOC – Belanda merupakan salah satu negara yang menjajah Indonesia dengan waktu yang terbilang cukup lama, yakni kurang lebih selama 350 tahun. Salah satu tujuan utama Belanda menjajah Indonesia adalah untuk menguasai perdagangan rempah-rempah. Untuk memuluskan tujuannya tersebut, Belanda mendirikan kongsi dagang bernama VOC.

VOC merupakan kepanjangan dari Verenigdee Oostindische Compagnie. VOC merupakan perkumpulan dagang orang-orang Belanda yang didirikan pada tanggal 20 Maret tahun 1602. Dalam pelaksanaannya, VOC tidak hanya diberikan kewenangan dalam aspek perdagangan di Asia, tetapi ia juga memiliki hak istimewa yang disebut sebagai Hak Oktroi.

VOC kemudian mendirikan markas pertamanya di Banten, kemudian dipindahkan ke Batavia (Jakarta). Selain di Batavia, VOC juga memiliki markas lain di wilayah Indonesia yang memiliki banyak potensi rempah-rempah, antara lain di wilayah Maluku. Untuk memperkuat pengaruhnya di wilayah Nusantara, VOC memiliki kebijakan-kebijakan yang diterapkan di Nusantara.

Kebijakan VOC Belanda di Indonesia

kebijakan voc di indonesia
Photo by hikmawansp.wordpress.com

Kebijakan VOC yang diterapkan di Indonesia pada masa lalu tidak sedikit masih berpengaruh hingga saat ini. Berikut beberapa kebijakan yang diterapkan VOC untuk mewujudkan kepentingannya di wilayah Indonesia.

Kebijakan VOC Belanda di Indonesia
  • Membangun Benteng dan Menguasai Pelabuhan
  • Menunjuk Gubernur Jenderal di Nusantara
  • Penerapan Hak Oktroi VOC Belanda
  • Mendirikan Markaz VOC di Banten dan Ambon
  • Melakukan Pelayaran Hongi
  • Politik Devide et Impera
  • Pemusnahan Rempah dengan Produksi Berlebih (Hak Ekstirpasi)
  • Kebijakan Verplichte Leverinte
  • Sisitem Priangan

Berikut ulasan lengkap mengenai kebijakan-kebijakan VOC di Indonesia.

  • Membangun Benteng dan Menguasai Pelabuhan

Pembangunan banteng dan menguasai beberapa pelabuhan penting di wilayah Nusantara dimaksudkan untuk memudahkan melakukan monopoli perdagangan. Salah satu pelabuhan penting yang berhasil dikuasai oleh Belanda adalah pelabuhan Jayakarta.

Sebelum dikuasai dan direbut oleh Belanda, pelabuhan Jayakarta dikuasai oleh Kesultanan Banten. Setelah Jayakarta dikuasai oleh Belanda, namanya diganti menjadi Batavia yang kini kita kenal sebagai Jakarta. Melalui kota Batavia inilah, Belanda mengendalikan perdagangannya di wilayah Nusantara.

  • Menunjuk Gubernur Jenderal di Nusantara

Untuk memperkuat pengaruh dan posisi Belanda di Nusantara, ditunjuklah satu Gubernur Jenderal. Gubernur Jenderal VOC yang pertama bernama Pieter Both yang memimpin dari tahun 1610 hingga 1614 M. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh Pieter Both pendirian pos perdagangan di wilayah Banten dan perjanjian penguasaan rempah-rempah di wilayah Maluku.

Kebijakan yang dikeluarkan oleh Pieter Both ini terus berlanjut hingga pemerintahan Gubernur Jenderal VOC yang baru dikarenakan menuai keberhasilan.

  • Penerapan Hak Oktroi VOC Belanda

VOC Belanda di Nusantara merupakan salah satu pemasok kas terbanyak Kerajaan Belanda. Oleh karena itu, sebagai bentuk dukungan Kerajaan Belanda kepada VOC maka diberikan hak oktroi. Hak oktroi VOC merupakan hak istimewa yang dimiliki VOC Belanda berupa hak untuk memiliki mata uang sendiri, hak membentuk angkatan perang sendiri, dan lain-lain.

  • Mendirikan Markas VOC di Banten dan Ambon

Untuk mengatur jalannya pemerintahan VOC Belanda di Indonesia, maka dibentuklah markas VOC di Banten dan Ambon. Namun, markas di Banten kemudian dipindahkan ke Batavia (Jakarta). Pembangunan markas VOC di Banten didirikan pada tahun 1603 M, yakni satu tahun setelah VOC didirikan.

Pembangunan markas ini salah satunya bertujuan untuk memperlancar aktivitas perdagangan yang dilakukann oleh VOC Belanda. Saat itu, selain Malaka dan Makassar, wilayah Banten termasuk dalam wilayah pusat perdagangan rempah-rempah di Nusantara.

  • Melakukan Pelayaran Hongi

Pelayaran hongi merupakan pelayaran yang dilakukan oleh VOC Belanda untuk mengawasi berjalannya monopoli perdagangan rempah-rempah dengan baik, terutama di wilayah Kepulauan Maluku. Rakyat pribumi juga diwajibkan untuk memberikan perahu kora-kora kepada pihak VOC Belanda untuk digunakan melakukan pelayaran hongi.

  • Politik Devide et Impera

Salah satu permainan politik yang dilakukan VOC Belanda untuk melakukan perpecahan terhadap kerajaan-kerajaan di Indonesia dengan politik devide et impera. Strategi politik devide et impera ini digunakan agar VOC Belanda mendapatkan kekuasaan dengan memecah suatu kelompok atau kerajaan besar menjadi lebih kecil.

Politik Devide et Impera membuat banyak kerajaan di Indonesia mengalami perpecahan dan VOC mendapatkan keuntungan yang banyak dari politik ini.

Dengan kelompok yang lebih kecil, memudahkan VOC Belanda untuk melakukan penyerangan dan tujuan penguasaan terhadap kelompok tersebut. Contohnya adalah ketika terdapat dua kelompok atau kerajaan yang berseteru, VOC akan mengambil tindakan untuk membantu salah satu pihak.

Jika VOC Belanda membantu salah satu pihak maka akan diberikan imbalan berupa wilayah kekuasaan atas jasa bantuan yang diberikan. Oleh karena itu, semakin banyak wilayah di Nusantara yang dengan mudah dikuasai oleh VOC Belanda.

  • Pemusanahan Rempah dengan Produksi Berlebih (Hak Ekstirpasi)

VOC Belanda memiliki kebijakan untuk memusnahkan rempah-rempah dengan produksi yang melebihi ketentuan. Hal ini untuk mencegah kemerosotan harga rempah-rempah tersebut jika tersedia dalam jumlah banyak, semakin sedikit rempah-rempah yang tersedia maka harganya akan semakin tinggi. Salah satu rempah-rempah yang dimusnahkan ketika itu adalah pala dan cengkih.

  • Kebijakan Verplichte Leverinte

Kebijakan Verplichte Leverinte merupakan suatu kebijakan yang mewajibkan rakyat Indonesia untuk menjual rempah-rempah dengan harga yang telah ditetapkan kepada pemerintah Belanda. Rempah-rempah tersebut berupa hasil bumi, seperti tembakau dan kopi.

  • Sistem Priangan

Belanda juga menerapkan kebijakan sistem priangan. Sistem priangan merupakan kebijakan yang melarang rakyat pribumi menjual kopi ke pedagang swasta. Selain kebijakan tersebut, VOC juga menetapkan aturan agar pemimpin suatu wilayah secara rutin melakukan setoran wajib dalam menanam kopi.

Demikianlah beberapa kebijakan VOC Belanda selama menjajah Indonesia dalam kurun waktu 350 tahun. Kebijakan yang diterapkan VOC Belanda di Indonesia pun menimbulkan pengaruh dan dampak terhadap rakyat Indonesia.

Pengaruh Kebijakan VOC Belanda di Indonesia

kota dagang batavia
Photo by hikmawansp.wordpress.com

Kebijakan VOC tentu menimbulkan beberapa pengaruh dan dampak terhadap kebijakan yang diterapkan di Indonesia. Beberapa pengaruh dan dampak terhadap kebijakan tersebut diantaranya adalah:

  • Kekuasaan raja menjadi berkurang di wilayah kekuasaannya atau bahkan didominasi secara keseluruhan oleh pihak VOC Belanda.
  • Kebijakan politik VOC di Indonesia menimbulkan beberapa kerajaan terbagi menjadi kerajaan yang lebih kecil. Kerajaan-kerajaan baru ini pun pada akhirnya berada dibawah kendali VOC Belanda.
  • Rakyat Indonesia pun mulai mengakui sistem intelektual, mata uang, kemajuan yang modern, dan senjata api yang berasal dari pemerintahan Belanda.
  • Hak-hak istimewa atau hak oktroi VOC Belanda membuat rakyat Indonesia mengalami penderitaan yang hebat.
  • Ancaman kematian bagi rakyat Indonesia sebagai akibat atas hak pemudaran
  • Pelayaran hongi yang dilakukan oleh pemerintah VOC Belanda mengandung unsur perampokan, penyitaan, pembunuhan, dan juga perbudakan bagi pihak yang tidak menaati kebijakan pelayaran hongi.
  • Hak ekstirpasi VOC Belanda yang diterapkan kepada rakyat Nusantara menjadikan ancaman matinya suatu harapan atau sumber penghasilan yang lebih bagi rakyat pribumi.

Dalam pelaksanaan kebijakannya, pemerintah VOC Belanda menerapkan sebuah sistem tidak langsung yang disebut sebagai sistem feodalisme. Sistem feodalisme sendiri merupakan sistem yang sudah lama diterapkan dan berkembang di Indonesia. Sistem ini kekuasaan dengan struktur seperti ini dijalankan oleh kalangan bangsawan dan bertugas untuk mengendalikan kerja sama dengan penguasa setempat dari berbagai wilayah.

Demikianlah sedikit ulasan materi mengenai kebijakan VOC Belanda di Indonesia dan pengaruhnya. Semoga artikel ini dapat menambah wawasan kita mengenai masa penjajahan VOC Belanda di Indonesia. Aamiin.

Alhamdulillah

Semoga bermanfaat!

2 komentar untuk “Kebijakan VOC Belanda di Indonesia dan Pengaruhnya”

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: